Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Wednesday, 07 November 2012 07:04 | Written by Administrator

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya

9. Lampiran VI - Swakelola

Standar DokumenPengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

No	Jenis Dokumen
1	Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2	Pengadaan Barang Prakualifikasi
3	Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4	Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8	Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9	Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20	Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24	Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)