• banner3.jpg
  • hutri72.jpg

FOKUS PTA MEDAN

danlainlain [26/07/17] Pedoman Pelaksanaan Turnamen PTA Cup
danlainlain [25/07/17] Jadwal Technical Meeting PTWP
kepaniteraan [24/07/17] Pembalian Sisa Panjar Perkara
perencanaan [19/07/17] Pengingat Laporan Triwulan II T.A. 2017
satker [19/07/17] Undangan Pembinaan Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI
satker [19/07/17] Undangan Purna Bhakti dan Perpisahan KPTA Medan
kepeg [17/07/17] Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Tahun 2017
keuangan [13/07/17] Permintaan Data Rekening per 30 Juni 2017
it [11/07/17] Undangan Tim Support IT PTA Medan
kepeg [07/07/17] Permohonan Informasi Tujuan Mutasi
kepeg [03/07/17] Undangan Rapat Koordinasi
perencanaan [22/06/17] Penyusunan Pagu Anggaran T.A. 2018 DIPA 01
kepeg [20/06/17] Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Periode Oktober 2017
keuangan [20/06/17] Permintaan Dokumen RKBMN T.A. 2019
keuangan [20/06/17] Permintaan LK dan LBMN Sem. I 2017
kepeg [19/06/17] Usul Peningkatan Kelas Pengadilan
perencanaan [19/06/17] Pagu Indikatif T.A. 2018 DIPA 04
satker [14/06/17] Turnamen KPTA Cup
danlainlain [14/06/17] Laporan Uang Sosial Hakim dan Pegawai PTA & PA Se-Sumut
kepaniteraan [12/06/17] Prosedur Pengajuan Koreksi Redaksional
keuangan [02/06/17] Penghapusan BMN
keuangan [10/05/17] Permintaan Adk SIMAK-BMN, persediaan, SAIBA dan DIPA TA 2017
satker [27/04/17] Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI
satker [27/04/17] Kenaikan Kelas Pengadilan Agama
satker [18/04/17] Materi Sosialiasi Standar Manajement Mutu (18/04/17)
keuangan [13/04/17] Permintaan Data Aset Berupa Kendaraan
kesekretariatan [10/04/17] Standar Mutu Manajemen
satker [10/04/17] Materi Acara Sosialiasi PERMA No. 14 Tahun 2016 (06/04/17)
keuangan [07/04/17] Jadwal Perpanjangan Waktu Pengesahan Hibah Langsung TA 2016
keuangan [04/04/17] Permintaan Data Aset Tanah
it [27/02/17] SK Tim Support Wil. PTA Medan
[Lihat Semua]
 
Keterangan Icon
satker Satuan Kerja   keuangan Keuangan   it Teknologi Informasi   danlainlain Lain-Lain
kepaniteraan Kepaniteraan   perencanaan Perencanaan   umum Bagian Umum      
kesekretariatan Kesekretariatan   kepeg Kepegawaian   dyk Dharma Yukti Karini  

Produk Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI

 

PERMA TENTANG FILE
 NO. 1 TAHUN 2008 PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  DOWNLOAD
 NO. 2 TAHUN 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA  DOWNLOAD
 NO. 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL  DOWNLOAD

 

NOMOR 1 TAHUN 1954 KASASI DAN GRASI DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAH NYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1963 PERMOHONAN KASASI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1969 PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1980 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1982  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 1980 YANG DISEMPURNAKAN  DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1993 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM ADHOC DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DOWNLOAD
NOMOR 3 TAHUN 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2004 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UAPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD
NOMOR 3 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KPPU DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2007 PENGADILAN PERIKANAN DOWNLOAD

 

 

No Tahun Tentang  
1 1954 KASASI DAN GRASI
2 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAHNYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI
1 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA
1 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI
1 1963 PERMOHONAN KASASI
1 1969 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN YANG TETAP
1 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971
1 11000 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
1 11002 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 11000 YANG DISEMPURNAKAN
2 11002 PENCABUATAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977
1 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING
1 1993 HAK UJI MATERIIL
2 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG
1 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN
2 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC
1 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
1 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
3 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
1 2004 HAK UJI MATERIIL
2 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA

 

3 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
1 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
1 2007 PENGADILAN PERIKANAN
1 2009 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
3 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
4 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG

WAKIL KETUA

Select a Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Hakim

Pegawai

  • febrianda.jpg
  • hakim-nasution.jpg
  • idris.jpg
  • khair.jpg
  • raisya.jpg
  • zainul.jpg

Login Form