• banner3.jpg
  • idulfitri.jpg

FOKUS PTA MEDAN

kepeg [11/04/18] Pemberitahuan Hari Libur Isra' Mi'raj
it [06/04/18] Perpindahan Alamat Website Sementara Pengadilan Tinggi Agama Medan
satker [29/03/18] Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Semester I Tahun 2018
danlainlain [29/03/18] Pedoman Pelaksanaan PTWP 2018
it [28/03/18] SK Tim Satgas TI Pengadilan Tinggi Agama Medan
satker [22/03/18] Rekap Triwulan Penanganan Perkara Peradilan Agama Secara Nasional (SIPP MA)
keuangan [22/03/18] Penyampaian SE SEKMA RI No. 2 Tahun 2018
keuangan [15/03/18] Verifikasi serta Validasi Revaluasi BMN dan Asset Tanah
satker [12/03/18] Pelaksanaan SAPM PTA Medan dan PA Se-Sumut
danlainlain [12/03/18] Laporan Uang Sosial Hakim & Pegawai PTA Medan dan PA Se-Sumut
danlainlain [08/03/18] SK Panitia Turnamen PTWP
keuangan [01/03/18] Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN TA 2017
satker [28/02/18] Ralat Tanggal Pelaksanaan Rapat Koordinasi
kepeg [28/02/18] Surat Tugas e-Test Ekonomi Syari'ah
kepeg [27/02/18] Pengumuman Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syari'ah 2018
kepeg [23/02/18] Ujian Dinas TK.II Serta Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2018
satker [22/02/18] Undangan Rapat Koordinasi
satker [22/02/18] Undangan Pelantikan
kepeg [20/02/18] Peraturan Cuti PNS
satker [22/01/18] Penyempurnaan Pedoman SAPM Peradilan Agama
perencanaan [16/01/18] Pedomanan Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data SIPP
it [16/01/18] Optimalisasi Implementasi SIPP Peradilan Agama
perencanaan [12/12/17] Usulan RKA TA. 2019
[Klik di sini untuk mencari item Fokus PTA yang sudah DIHAPUS dari daftar di atas]
 
Keterangan Icon
satker Satuan Kerja   perencanaan Perencanaan   dyk Dharma Yukti Karini
kepaniteraan Kepaniteraan   kepeg Kepegawaian   danlainlain Lain-Lain
kesekretariatan Kesekretariatan   it Teknologi Informasi      
keuangan Keuangan   umum Bagian Umum

 

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. 
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalamhal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

=============================================================================

Hak-hak Dasar Pencari Keadilan

 

  1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
  2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
  3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
  4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
  5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  • Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  • Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  • Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
  1. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
  2. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
  3. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
  4. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

WAKIL KETUA

Select a Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Hakim

Pegawai

  • hakim.jpg
  • halimah.jpg
  • panitera.jpg
  • raisya.jpg
  • sekretaris.jpg
  • yahya.jpg
  • yuliza.jpg

Login Form